Bekasi, koresponden id - Forum Komunikasi Masyarakat Satriajaya (FKMS) melakukan aksi Walk out (WO) saat menggelar audiensi dengan Komisi I, Komisi II, dan Komisi III. DPRD Kabupaten Bekasi. Kamis (13/03/2025) sore.
Ketua FKMS Marsan mengungkapkan kekecewaannya dengan keluar dari ruang sidang 3 DPRD Kabupaten Bekasi, dirinya menganggap bahwa DPRD tidak sepenuhnya mengakomodir keluhan FKMS.
"Atas nama ketua FKMS, kami merasa tidak puas dengan hasil audiensi itu. Kami menduga adanya rekayasa pada saat audiensi tadi. Karena yang mengajukan audiensi ini kan FKMS, harusnya kami aja yang di panggil dulu," ujar Ketua FKMS Marsan.
Lebih lanjut, Marsan menganalogikan bahwa DPRD itu sebagai orangtua, dan FKMS adalah anak (Masyarakat,red). "Sebagai masyarakat laporan ke bapaknya, terima dulu, apa keluhan masyarakat, maunya apa? Disaring, lalu di catat setiap laporan masyarakat. Baru di panggil pihak-pihak terkait. Jangajn kita sekarang di adu, di konfrontir seperti ini," sambungnya.
"Kami datang audiensi ingin menanyakan terkait surat yang sudah kami layangkan ke DPRD kab. Bekasi. Harapan kami, anggota dewan ini membela kepentingan masyarakat," ucapnya.
Selain itu, Marsan juga menduga bahwa audiensi ini ada indikasi keberpihakan tetapi bukan kepada masyarakat. Menurutnya, hal itu dapat di lihat ketika anggota FKMS sedang berbicara selalu di potong.
"Ada apa dengan semua ini?, setiap kali tim kami berbicara selalu di potong, seolah tidak diberi kesempatan kami untuk berbicara. Jadi audiensi ini ngawur kemana-mana bahasannya,'' sesalnya.
Sementara itu, Ketua Komisi I DRPD Kabupaten Bekasi Fraksi Gerindra Ridwan Arifin mengatakan terkait Walk Out nya FKMS dari ruang rapat 3, hal itu dipicu oleh guyonan salah satu anggota Dewan.
"Jadi ketika masyarakat sedang berstatemen, tiba-tiba ada salah satu anggota dewan bercanda. Ada dari cipta karya hadir, anggota dewan tersebut mengatakan, "pergi,,pergi,,lo gak di undang." Dan memang dia biasa bercanada begitu, di internal komisi, kita biasa begitu. Karena mungkin masyarakat merasa tidak di hargai, atau apalah, sehingg terjadi walk out," jelas Ridwan Arifin
Terkait tudingan adanya dugaan pengaturan audiensi atau keberpihakan, dengan tegas Ridwan Arifin mengatakan kalau itu tidak ada. Dirinya menjelaskan bahwa Komisi I di undang karena pada rapat gabungan itu ada mitra kerja Komisi I.
"Oh gak ada (pengaturan, red), jadi komisi I di undang karena ada mitra kerja kami di sana, yaitu Aset dan Desa. Inikan memang urusan komisi III, ada Cipta Karya, terus perumahan atau perkimtan. Jadi saya pikir ini murni, bukan pengaturan," jelasmya
Dirinya juga menambahkan, bahwa surat pemohon di tunjukan ke komisi III, lalu di ajukan ke Setwan, dan Setwan mengundang pihak-pihak yang terkait. "Dan undangan resmi Komisi I pun baru masuk tadi siang, jadi kita gak tahu pakemnya seperi apa," pungkasnya.
