 |
| Ket foto: Bawaslu Kabupaten Bekasi beserta jajaran |
Bekasi, koresponden.id - Bawaslu Kabupaten Bekasi melaksanakan Rapat Kerja Teknis pengawasan pada pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 bagi pengawas Kelurahan/Desa se-Kabupaten Bekasi. Kegiatan di gelar selama dua hari, dari Tanggal 09-10 November itu berlangsung di Hotel Holiday inn Jababeka, Cikarang Selatan. Sabtu (09/11/2024) siang.
Hadir dalam Rapat Kerja Teknis tersebut Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Syaiful Bahri, Ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi Akbar Khadafi, Divisi Hukum dan penyelesaian sengketa, Syaril Hasibuan, Divisi SDM dan Diklat Aan Hasanah, Kepala Kesekretariatan Bawaslu Butet, Kasubag Administrasi Hendra, serta Petugas PKD se-Kabupaten Bekasi.
Dikatakan Ketua Bawaslu Akbar Khadfi bahwa kegiatan rapat kerja teknis ini terkait pengawasan tahapan Pilkada serentak Tahun 2024.
"Kurang lebih 18 hari lagi sampai dengan tanggal 27 November, atau kurang lebih 14 hari lagi sampai dengan masa tenang. Jadi tahapan pemungutan suara sudah dekat sekali, saya melihat terkait dengan persiapan pengawasan berjalan dengan sesuai dengan koridornya, namun ada juga yang tidak," ujar Akbar khadafi.
 |
| Ket foto : Ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi Akbar Khadafi |
Lebih lanjut, Akbar mengatakan yang tidak sesuai koridor dengan kata lain yaitu luput dari pengawasan. "Saya lihat di beberapa kecamatan yang seharusnya pengawasan melekat pada tahapan, tapi tidak semua teman-teman awasi. Karena banyak laporan dari masyarakat yang masuk, tetapi panwascam atau pkd nya tidak tahu. Saya berharap di sisa tahapan yg tinggal sebentar lagi, agar seluruh jajaran pengawas pemilu, bisa memaksimalkan tugas pengawasan," sambungnya.
Selain itu, dirinya juga menekankan kepada Panwascam dan juga PKD, di sisa waktu yang semakin dekat ini untuk lebih maksimal lagi.
"Tentunya kita mengevaluasi tahapan yang sudah dijalankan oleh teman-teman, dan kita juga memperkuat pengawasan dan pemahaman regulasi teknis kepada PKD. Karena waktunya sudah dekat juga, output dari kegiatan ini agar para petugas bisa lebih maksimal lagi," jelas Akbar.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Saiful Bahri menyampaikan bahwa total petugas PKD di Jawa Barat sekitar 5.322 petugas, dan di Kabupaten Bekasi sebanyak 187 petugas. Untuk petugas PTPS yang baru di lantik di Kabupaten Bekasi sekitar 4.236 petugas, dan Provinsi Jawa Barat 73.860 petugas.
"Kita memang paling besar se-Indonesia, karena daftar pemilih kita hampir 35,9 juta. Dan di Jawa Barat, Kab. Bekasi masuk 3 besar DPT terbanyak, yang pertama Kab. Bogor, dan kedua Kab. Bandung. Dan selama ini PKD menjadi garda terdepan dalam melakukan pengawasan, di mulai dari tahapan awal hingga sampai sa'at ini," kata Saiful.
Dirinya juga menambahkan, pengawasan terkait DPTb akan menjadi fokus PKD dilapangan nanti.
"Mohon di antisipasi, jika ada yang datang, lalu di DPT nya tidak ada, entah karena satu atau dua hal, tapi memiliki ktp domisili setempat, patut diduga dia adalah calon DPTb. Disini butuh ketelitian lagi, hal itu bisa di cek di DPT online," pungkasnya.
