Hadir dalam kegiatan tersebut unsur Forkopimcam Cibitung, Ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi Akbar Khadafi, Asisten Daerah Sri Enny Mainiarti, Panwascam Cibitung, Kapolsek Cikarang Barat Kompol Gurnald Patiran, S.I.K., M.Si., Danramil 05/Cibitung Mayor Arm Sugiyanto, Babinsa Koramil 05/Cibitung, Babinkamtibmas Polsek Cikarang Barat, Kepala Desa, dan Ketua BPD se-Kecamatan Cibitung,
Camat Cibitung Encun Sunarto mengatakan sosialisasi deteksi konflik ini dilaksanakan mengingat semakin dekatnya pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2024.
"Semua stakeholder kita undang, bahkan bu Asda (Asisten Daerah) juga datang dalam sosialisasi deteksi konflik sosial menjelang pilkada serentak. Kami juga mengundang ketua Bawaslu sebagai narasumber dalam kegiatan ini. Kami mengkhawatirkan, banyak terjadi konflik sosial terhadap dinamika Pilkada. Oleh karena itu kami minta masyarakat lebih kondusif," ujar Camat Encun Sunarto sa'at di wawancara usai acara sosialisasi.
Lebih lanjut Camat Encun juga menyampaikan jangan sampai terjadi gejolak ataupun gesekan di masyarakat dalam rangka menghadapi Pilkada.
"Sejauh ini masyarakat Cibitung cukup kondusif, apalagi sa'at ini sedang memasuki rangkaian Pilkada, yaitu masa kampanye atau sosialisasi. Mudah-mudahan sampai nanti selesainya pilkada semua bisa kondusif. Dan dapat menyikapi permasalahan dengan arif dan bijak, sehingga tidak akan terjadi konflik sosial" harap Camat Encun.
Sementara itu, Ketua Baswalu Kabupaten Bekasi Akbar Khadfi mengatakan bahwa kehadirannya bertujuan untuk memberikan materi dari kegiatan Sosialisasi deteksi konflik sosial ini.
"Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Cibitung, berkaitan dengan deteksi konflik sosial, dan saya memberikan materi yang berkaitan dengan kerawanan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Karena memang sebentar lagi pada Tanggal 27 November kita akan melaksanakan pilkada serentak di Kabupaten Bekasi," ujarnya.
Dirinya juga menjelaskan, bahwa ada beberapa titik di daerah yang rawan konflik sosial di dalam rangkaian tahapan Pilkada. "Perspektifnya berkaitan dengan kerawanan dalam pilkada, memang ada beberapa hal-hal yang menjadi titik rawan dalam pelaksanaan pilkada yang tahapannya tinggal tersisa dua tahap lagi," jelas Akbar Khadafi.
Selain itu, Akbar juga menambahkan, bahwa Bawaslu mempunyai indeks kerawanan pemilihan sebagai langkah mitigasi penyelenggara pemilu untuk meminimalisir angka pelanggaran dan sengketa di pilkada ini.
"Memang imbauan, proses pencegahan, koordinasi dan kolaborasi kepada stakeholder disetiap tingkatan terus kami lakukan. Dan itu bagian dari mitigasi pencegahan kami, agar tidak terjadi konflik sosial di masyarakat," tambahnya.
Akbar juga berharap untuk pelaksanaan pilkada Kabupaten Bekasi semua berjalan damai, aman, seluruh proses tahapannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
"Jadi seleuruh pasangan calon, masyarakat, harus mematuhi perturan dan perundang-undangan yang berlaku, berkaitan dengan pemilihan kepala daerah," tutupnya.
