Jakarta, koreaponden.id - Reformasi Birokrasi merupakan salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional, yang menjadi ujung tombak terciptanya World Class Bureaucracy, hal ini merupakan visi dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
Demikian disampaikan Kasum TNI Letjen TNI Bambang Ismawan, S.E., saat membuka Rapat Koordinasi Reformasi Birokrasi (RB) TNI tahun 2024 yang mengusung tema "Mewujudkan Reformasi Birokrasi TNI yang Berdampak menuju TNI PRIMA", bertempat di Aula Gatot Soebroto Mabes TNI, Senin (20/5/2024).
Dihadapan 88 orang peserta rakor, Letjen TNI Bambang Ismawan, S.E., mengatakan bahwa dalam upaya mendukung pelaksanaan RB Indonesia, institusi TNI sebagai bagian integral dari pemerintah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan program Reformasi Birokrasi seperti halnya yang dilakukan oleh Kementerian, Pemerintah Daerah dan Lembaga Pemerintah lainnya. Dalam rangka mewujudkan keberhasilan di lingkungan TNI, salah satu upaya percepatan di lakukan dengan penerapan evaluasi RB, sehingga terwujud pemerintahan yang baik (Good Government) di lingkungan TNI.
“TNI dapat memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), yang memberikan peluang untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government. Penerapan SPBE akan mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel,” tegas Letjen TNI Bambang.
Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini Asdep Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan Kemenkopolhukam Bapak Syaiful Garyadi AK.M.M.CA., Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan KemenPANRB Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto, M.Si., Kapus RB TNI Marsma TNI Marsudiranto W, M.Tr.
(Red)
