.jpg)
KORESPONDEN.ID – Program Data Desa Presisi (DDP) resmi dimulai di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dengan acara kick off meeting yang diadakan pada hari Jum’at, 17 Mei 2024. Program ini merupakan hasil kerjasama antara IPB University dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Kegiatan ini menandai dimulainya program DDP di 104 desa yang tersebar di 10 kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2024.
Dalam sambutannya yang disampaikan secara virtual, Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Prof. Akmal Malik, menyampaikan bahwa DDP diharapkan dapat menjawab kekhawatiran masyarakat mengenai keberpihakan pemerintah. “DDP ini harus menjadi jawaban atas segala kerisauan masyarakat terhadap keberpihakan pemerintah kepada mereka, karena jika DDP ini berjalan dengan baik di Kab. Kukar, inshaAllah keadilan merata bagi masyarakat Kukar bisa terlaksana berdasarkan data yang tepat,” ujar Prof. Malik.
Sebanyak 104 enumerator DDP dari setiap desa dikukuhkan secara resmi oleh Puguh Harjanto, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PMPD) Provinsi Kalimantan Timur, melalui pembacaan Panca Dharma Enumerator. “DDP di Kukar ini merupakan kabupaten kedua di Kaltim (setelah Kabupaten Penajam Paser Utara) yang mendapatkan perhatian dari kami untuk bisa terpetakan dan terdata secara presisi, apalagi Kukar menjadi salah satu kabupaten penyangga bagi Ibu Kota Nusantara (IKN) ke depan,” jelas Puguh Harjanto dalam sambutannya.
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Kutai Kartanegara, Ir. Ahyani Fadianur Diani, MM, yang hadir mewakili Bupati Kukar juga menyampaikan harapannya terhadap program ini. “Kami sudah menanti DDP ini bisa terlaksana di Kukar. Dengan contoh data yang sangat rinci tadi, saya rasa mampu memberikan kemudahan dalam perencanaan maupun implementasi pembangunan,” ujarnya.
Dr. Sofyan Sjaf, Dekan Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) IPB University dan penggagas DDP, menjelaskan bahwa tujuan utama dari program ini adalah untuk mempertegas kemampuan pemerintah desa hingga pusat dalam membaca kondisi masyarakat secara riil. “Nawaitu kita melahirkan DDP ini adalah untuk mempertegas bahwa dengan data yang baik, pemerintah desa sampai ke pusat mampu membaca kondisi masyarakat secara riil,” jelas Dr. Sofyan. Ia juga menambahkan bahwa DDP telah dilaksanakan di ratusan desa yang tersebar di 14 provinsi dan 27 kabupaten/kota.
Acara ini dihadiri oleh seluruh Camat dan Kepala Desa/Lurah yang menjadi bagian dari lokus DDP di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2024.
