KORESPONDEN - Ibu Kota DKI Jakarta yang akan berpindah ke Kalimantan Timur telah melalui beberapa tahapan. Infrastruktur yang saat ini telah berlangsung di pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) mendapatkan respon positif dari seluruh masyarakat wilayah Kalimantan, khususnya dari kalangan masyarakat hukum adat.
Dosen dan juga Praktisi Hukum, Omay Chusmayadi menanggapi pembangunan Ibu Kota Negara tersebut.
Sebagai dosen dan juga sebagai praktisi hukum di bidang pertahanan dan hukum, dirinya secara umum mengatakan, mengenai hukum adat di Kalimantan Timur yang akan di jadikan ibu kota Negara, di lihat dari sisi pertanahan nya, pemerintah harus bisa melindungi hak-hak hukum tanah adat masyarakat.
"Yang mana hukum pertanahan Indonesia adalah hukum adat dan harus di junjung tinggi. Jadi pemerintah bukan semata-mata karena mengambil hukum adat saja tapi harus melindungi hak hukum adat dan harus mengacu dengan payung hukum akan tanah adat itu sendiri," Ujarnya saat ditemui di sebuah rumah makan di bilangan Jakarta Utara, Kamis (23/11).
Sebagai Pendidik, Omay juga menekankan kepada pemerintah untuk memperhatikan pendidikan anak-anak dan hak hak tanah masyarakat di Kalimantan Timur.
"Kali ini saya mengamati soal hak anak dalam pendidikan dan keturunan masyarakat di sana, terutama anak dan turunnya, karena mereka itu sudah turun-temurun mempunyai hak atas tanah tersebut dan itu secara hukum Sah dan tak boleh diabaikan jangan hanya pada waktu pembangunan infrastruktur IKN tapi tidak memperhatikan bagaimana kedepannya,"ungkapnya.
Menurutnya, IKN terus berjalan tanpa mengesampingkan hak hukum adat masyarakat Kalimantan terutama fasilitas Pendidikan yang harus diupayakan.
"Dalam hal ini pemerintah harus menjadikan IKN menjadi Ibu Kota Negara, dari segi pendidikan pada pemilik hukum adat dengan adanya hak mereka dari kalangan hukum adat itu, mereka di jamin dan di berikan hak nya, baik dari pemerintah yang sekarang maupun pemerintah yang akan datang siapa pun presiden nya nanti,"jelasnya.
Sementara itu, dari sisi Maritim, Capten Marcelius Jayawibawa mengatakan, pengawasan TNI Angkatan Laut harus dapat memprioritaskan keamanannya. Dalam hal ini juga Marcelius memberikan gambaran terkait dengan IKN pada sisi Maritim.
"Saya mengamati dari sisi pelabuhan ibu kota kita kali ini akan dilalui atau akan dilewati alur laut Indonesia, yang ke dua, di mana membentang dari selat bali sampai dengan selat kalimantan di depan IKN persis. Menurut saya sedikit banyak menjadi perhatian bagi kita semua dimana akan banyak sekali kapal-kapal asing yang diberikan hak khusus oleh peraturan internasional maupun nasional untuk dapat melewati halaman depan ibu kota kita nantinya,"bebernya.
"Ini berbeda dengan DKI tidak mengalami hal tersebut tapi tidak di IKN. Nah, ketika hal ini akan ada potensi keamanan nasional yang akan kita hadapi di mana ibu kota kita dapat dilalui oleh kapal-kapal asing yang tidak perlu melaporkan dan bebas selama itu menggunakan aturan internasional, semisal dari Itali mereka bisa langsung ke Malaysia, Brunei, Philipin atau pun ke China begitu pun selanjutnya.
"Kalau itu merupakan navigasi yang normal membutuhkan perhatian, tapi bisa di bayangkan kapal-kapal asing yang punya tugas khusus untuk melakukan hal negatif ini menjadi bahaya tersendiri untuk ibu kota kita nantinya. Nah, angkatan laut punya PR penting untuk bisa memastikan bahwa ibu kota kita yang akan datang ini bisa kita jaga secara maksimal dari sisi maritim,"terangnya .
Alumni Lemhanas ini pun mengamati serta mempertanyakan dampak kebersihan laut di Kalimantan Timur dan ekosistemnya. Selain keamanan laut nya, kata dia, dampak dari pembangunan IKN apakah sudah memperhitungkan dari sisi maritim yang ada di Kalimantan Timur itu sendiri, karena pembangunan saat ini sudah dilakukan.
"Masyarakat di sana sedang menerima dan menikmati perubahan besar yang terjadi, tapi pemerintah harus wear pada biota laut yang ada di Kalimantan Timur yang harus diberikan perhatian khusus, termasuk juga bila IKN sudah beroperasi dengan baik, apakah sistem pembuangan sampah sudah di perhitungkan? jangan sampai terjadi seperti di DKI, dimana kita sama-sama tahu Tanjung Priok laut nya sangat tercemari oleh kegiatan-kegiatan para penduduk DKI Jakarta, laut di Priok sangat hitam kalau sekarang kita amati laut di Kalimantan Timur masih bersih,"Ucapnya
Capt Marcelius berharap kehadiran Ibu Kota Negara (IKN) dapat menjadi contoh wilayah kelautan lainnya. Walaupun, kata Capten Marcelius, di Kalimantan Timur telah menjadi Ibu Kota Nusantara dan juga menjadi perhatian khususnya di sosial budaya lokal atau adat yang harus dijadikan perhatian,
"Kita tahu di sana ada banyak sekali suku, baik suku pendatang maupun suku asli, Nah ini! apakah konflik budaya sudah menjadi perhatian bersama? dan ini menjadi PR yang harus di kedepankan, bila ini semua kita rangkum bersama, bisa kita lakukan dengan baik dan benar, harusnya pembangunan IKN perpindahan Ibu Kota dari Jakarta menuju ibu Kota Nusantara itu bukan sesuatu yang menjadi hambatan ataupun kemunduran, tapi menjadi kemajuan yang luar biasa, saya sangat menunggu beroperasi nya IKN secara penuh, mungkin setelah pemilu 2024 nanti kita akan upacara bendera pertama kali di Ibukota Nusantara."tutupnya.
