Keterangan foto: anggota DPRD komisi 1 H. Jamil SE
KORESPONDEN.ID -Bekasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, H. Jamil, SE menggelar Reses Masa Persidangan ke-3 Tahun 2023 Daerah Pemilihan III (Dapil) Tambun Selatan di Je-Cafe, Perum Taman Amani 2, Desa Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Selasa (7/11) malam.
Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, H. Jamil, SE., dalam sambutannya menjelaskan, bahwa Reses yang dilakukan ini adalah merupakan agenda resmi anggota DPRD Kabupaten Bekasi.
Karena itu, menurutnya, Reses menjadi penting mana kala usulan-usulan yang masuk melalui jalur Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) nyatanya tidak serta merta dapat diakomodir seluruhnya.
"Berdasarkan perhitungan kami, aspirasi yang masuk melalui Musrenbang angkanya bisa melebihi 400 usulan per desa. Artinya ada sekitar 4.000 usulan jika dikalikan jumlah desa se-Kabupaten Bekasi," katanya.
Dengan total Rp7,2 triliun APBD Kabupaten Bekasi, ungkap Jamil, uang sebesar itu pun tidak cukup membiayai keseluruhan aspirasi yang masuk.
"Maka, ada namanya skala prioritas. Usulan yang masuk belum tentu dapat direalisasikan secepatnya. Tetapi, yang jelas, kita akan kawal supaya bisa terealisasi tahun depan. Hal ini harus dipahami oleh masyarakat," ujar anggota Komisi 1 dari Fraksi PAN ini.
Untuk mengawal usulan tersebut, kata Jamil, setiap aspirasi yang diajukan melalui Musrenbang agar dimasukkan juga pada saat agenda Reses dilakukan.
"Saat ini, saya sudah mengantongi 250 usulan yang sudah diinput untuk tahun anggaran 2024. Dan ini pun masih akan kami pilih skala prioritasnya, mengingat anggaran yang terbatas," jelasnya.
Di sisi lain, selama duduk di kursi dewan, dirinya mengaku telah banyak mendengar dan menyaksikan secara langsung segala permasalahan masyarakat yang ada di Dapil 3.
"Bicara menyerap aspirasi, saya pribadi selalu turun langsung ke masyarakat. Jadi tidak berpatokan dengan agenda Reses," imbuhnya.
Sayangnya, keterbatasan anggaran bukan menjadi satu-satunya faktor tidak terealisasinya usulan dari masyarakat.
Ada faktor lain. Misalnya recofusing anggaran karena pandemi Covid. Pergantian kepala daerah juga disebutnya mempengaruhi kebijakan politik anggaran.
"Karena yang mengeksekusi pembangunan itu eksekutif. Sedangkan kami di legislatif itu berperan dalam pembangunan yakni pada aspek pengawasan, selain budgeting dan legislasi sebagai bagian dari tiga fungsi anggota DPRD," ucapnya.
Oleh karena itu, ia berharap, agar komunikasi yang baik antara anggota dewan dengan masyarakat di Dapil 3 dapat terjalin harmonis.
Sementara itu, Kabag Humas dan Protokol DPRD Kabupaten Bekasi, Zaki Zakaria SH, MM., menjelaskan mengenai kegiatan Reses ketiga tahun 2023 yang berlangsung ini.
Dia meminta, supaya kesempatan Reses bisa dimanfaatkan untuk menyampaikan apa saja pembangunan yang belum terealisasi.
"Perlu kami informasikan, bahwa kegiatan Reses ini realisasinya adalah pada tahun 2025. Silakan dimanfaatkan untuk menyampaikan aspirasinya. Mudah-mudahan bisa terealisasi di lingkungan Dapil 3," pungkasnya.
(Gdm)
